SAHAM SYARIAH

Dalam artikel ini yang pertama akan di sampaikan definisi dari kata saham dan Syariah dalam arti luas.Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.Syariah dalam arti luas “al-syari’ah” berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, al-syariah identik dengan din, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. (Akidah, Akhlak dan Fikih).
Beberapa Definisi Saham Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, mendefinisikan saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Soemitra, saham syariah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah.

Menurut Kurniawan (2008), Saham Syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam.

Data saham merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.Terdapat beberapa pendekatan untuk menyeleksi suatu saham apakah bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak, yaitu:

a.Pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah asset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini dengan uang. Juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (profit-loss sharing).

b.endekatan aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang secara explicit disebut di dalam Al-Quran seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, babi dan semua turunan-turunannya.
c.Pendekatan pendapatan. Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari Bunga (interest) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah karena masih ada unsur riba disana. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau interest.

d.Pendekatan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/equity ratio. Dengan melihat ratio ini maka diketahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas perusahaan ini. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang. Akan tetapi untuk saat ini bagi perusahan agak sulit untuk membuat ratio ini nol, atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena itu ada toleransi-toleransi atau batasan seberapa besar “Debt to Equity ratio“ ini. Dan masing masing syariah indeks di dunia berbeda dalam penetapan hal ini. Namun secara keseluruhan kurang dari 45% bisa diklaim sebagai perusahaan yang memiliki saham syariah.

Berikut adalah jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:
a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Konvensional

Dalam pasar modal syariah ada dua hal utama yaitu indeks Islam dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham dari emiten yang dikatagorikan sesuai syariah, dan sedangkan pasar modal syariah merupakan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

a. Indeks saham konvensional dan Indeks saham Islam
Indeks Islam tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah saja tetapi juga oleh pasar modal konvensional. Bahkan sebelum berdirinya institusi pasar modal syariah di suatu negeri, bursa efek setempat yang tentu saja berbasis konvensional terlebih dahulu mengeluarkan indeks Islam.
Di Bursa Efek Jakarta misalnya, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bekerja sama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) sebelum pasar modal syariah sendiri diresmikan.[17]
Adapun tujuan diadakannya indeks Islam sebagaimana Jakarta Islamic Index yang melibatkan 30 saham terpilih, yaitu sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja investasi pada saham yang berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah,[18] atau untuk memberikan kesempatan kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[19]
Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). Akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa bergerak di sektor usaha yang bertentangan dengan Islam atau yang memiliki sifat merusak kehidupan masyarakat. Misalnya pada awal tahun 2003 yang lalu, di Australia ada rumah bordir (pelacuran) yang masuk ke bursa efek setempat.
Secara lebih rinci Dow Jones dalam websitenya membuat kriteria saham yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan Indeks Pasar Islam (DJ Islamic Market Indexes), yaitu perusahaan yang bergerak dalam produksi :
• Alkohol (minuman keras)
• Babi dan yang terkait dengannya
• Jasa keuangan konvensional / Kapitalis, seperti bank dan asuransi
• Industri hiburan, seperti hotel, kasino dan perjudian, bioskop, media porno dan industri musik.

Dow Jones juga mengemukakan pendapat para sarjana Islam agar tidak berinvestasi pada perusahaan yang terkait dengan tembakau dan rokok serta industri senjata pemusnah massal.

FTSE dalam papernya yang berjudul Ground Rules for the Management of the FTSE Global Islamic Index Series mengemukakan bahwa saham perusahaan yang dimasukkan ke dalam indeks Islam tidak boleh bergerak dalam bidang :
• Perbankan dan bisnis keuangan lainnya yang terkait dengan bunga (interest)
• Alkohol
• Rokok
• Judi
• Pabrik senjata
• Asuransi jiwa
• Peternakan babi, pengepakan dan pengolahan atau hal-hal lainnya yang terkait dengan babi.

Sektor / perusahaan yang siknifikan dipengaruhi oleh hal-hal yang disebutkan di atas.
Perusahaan yang memiliki beban utang ribawi dengan persentasinya terhadap aset perusahaan melebihi batas-batas yang diijinkan hukum Islam.

Pada Bursa Efek Jakarta (BEJ), menurut Adiwarman dari 333 emiten yang tercatat 236 saham di antaranya tergolong sesuai syariah. Sedangkan sisanya 59 saham tergolong haram atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perbankan, minuman keras dan rokok. Sisanya 34 saham tergolong subhat seperti saham industri perhotelan dan empat saham mudharat.

Dari uraian di atas dapat ditarik garis pemisah antara indeks Islam dan indeks konvensional. Pertama, jika indeks Islam dikeluarkan oleh suatu institusi yang bernaung dalam pasar modal konvensional, maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah sedangkan indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa efek tersebut. Kedua, jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi pasar modal syariah, maka indeks tersebut didasarkan pada seluruh saham yang terdaftar di dalam pasar modal syariah yang sebelumnya sudah diseleksi oleh pengelola.

Sumber :
Read more: Pengertian Syari’ah Dalam Arti Luas dan Sempit – IslamWiki | Tentang Islam http://islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengertian-syariah-dalam-arti-luas-dan.html#ixzz2H0wgcHSX

http://sebelasduabelas.blogdetik.com/perbedaan-pasar-modal-syariah-dengan-konvensional/

http://abdulkoid.blogspot.com/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/fatwadanlandasanhukum.aspx

http://muhammadzacky.com/2012/04/pengertian-kriteria-dan-hukum-saham-syariah.html

Read More

Menyusun Anggaran Sebuah Proyek atau Program

Penganggaran tidak hanya sekedar mengisi lembaran dengan jumlah pengeluaran dan pendapatan

Menyusun anggaran sebuah proyek maupun program organisasi bisa menjadi tugas yang sangat berat membebani. Namun demikian, hal itu sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Penganggaran tidak hanya sekedar mengisi lembaran dengan jumlah pengeluaran dan pendapatan – tetapi melibatkan langkah-langkah penting lainnya seperti perencanaan, pengawasan, dan penerapan terus menerus.

Sebelum Anda Menyusun Anggaran

Sebelum anda mengirim proposal beserta anggarannya kepada lembaga donor, anda harus mengerjakan PR lebih dulu! Sekarang banyak lembaga donor yang mempunyai petunjuk khusus mengenai anggaran. Anda harus yakin dulu bahwa lembaga donor tersebut tertarik dengan pekerjaan anda, atau mempunyai kriteria yang sesuai dengan wilayah keahlian anda. Persyaratan khusus anggaran bisa mencakup serangkaian tambahan seperti formulir aplikasi maupun surat dukungan yang harus anda sertakan. Jika anda tidak yakin dengan kualifikasinya, teleponlah donor tersebut dan bertanyalah. Hal ini akan mencegah anda membuang-buang waktu dengan memasukkan proposal dan anggaran yang tidak sesuai dengan program donor tersebut.

Apa yang Dimaksud dengan Anggaran?

Anggaran adalah daftar seluruh pengeluaran yang telah direncanakan. Pada dasarnya, anggaran adalah sebuah dokumen yang menterjemahkan rencana ke dalam uang. Uang harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan (pengeluaran), dan uang dibutuhkan untuk menutup biaya agar pekerjaan bisa diselesaikan (pemasukan). Anggaran adalah perkiraan mengenai berapa banyak uang yang anda perlukan untuk mengerjakan program anda.

Menyusun anggaran sebuah proyek maupun program organisasi bisa menjadi tugas yang sangat berat membebani. Namun demikian, hal itu sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik.

Mengapa Anggaran?

Anggaran adalah alat penting yang akan membantu organisasi anda dalam hal manajemen keuangan. Menyusun sebuah anggaran membantu anda memastikan berapa jumlah uang yang akan anda butuhkan untuk melakukan rencana kerja anda. Jika jumlahnya melebihi perkiraan pemasukan, maka rencana penganggaran juga akan membantu memperkirakan biaya pokok yang penting dan bisa disesuaikan dengan perkiraan pemasukan.

Anggaran juga membantu organisasi untuk mengelola pengeluaran melalui siklus proyek atau program. Jika digunakan sebagai acuan, anggaran akan menunjukkan kepada anda kapan sejumlah uang tertentu dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan. Anggaran juga penting bagi akuntabilitas dan transparansi keuangan – suatu organisasi akan siap menjawab pertanyaan tentang keuangan jika mereka sudah punya anggaran yang tepat dan transparan. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring saja, tetapi juga menunjukan harapan dan prioritas dari suatu organisasi atau proyek. Mempunyai anggaran yang seimbang juga penting bagi keberlanjutan suatu organisasi, karena hal itu menunjukan bahwa jika satu sumber pemasukan tidak bisa didapatkan, maka masih ada sumber pemasukan lain untuk menjalankan organisasi tersebut.

Kapan Menyusun Anggaran?

Anggaran bisa dibuat untuk biaya operasional tahunan suatu organisasi atau bisa juga untuk suatu kegiatan/proyek tertentu. Penyusunan anggaran ini harus dilakukan setelahsuatu organisasi membuat perencanaan strategis dan rencana kerjanya. Walupun tampaknya mudah menyusun anggaran untuk keperluan seperti komputer maupun ruangan kantor, biaya yang sesungguhnya hanya bisa diketahui dengan perencanaan yang tepat dan terinci dari kegiatan yang riil dilakukan.

Siapa yang Harus Menyusun Anggaran?

Biasanya Staf Keuangan, Project Officer, dan/atau Direktur organisasi yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Tim anggaran bisa berkumpul untuk memberi masukan berkenaan dengan anggaran, tetapi semua orang yang terlibat harus mempunyai pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, strategi, dan rencana organisasi atau proyek. Jika digunakan pendekatan ‘dari bawah ke atas’ dan staf terlibat, maka implementasi anggaran akan lebih mudah untuk dikelola karena staf akan merasa turut bertanggung jawab dalam proses tersebut. Bandingkanlah dengan metode yang hanya melibatkan ‘manajemen level atas’ untuk menyusun anggaran dan kemudian menyerahkannya kepada staf untuk melaksanakannya.

Orang yang punya wewenang dalam mengatur anggaran harus benar-benar terlibat dalam persiapan dan implementasinya. Salah satu caranya adalah menunjuk seseorang untuk memimpin prosesnya, yang kemudian membagi-bagi anggaran organisasi ke dalam bagian-bagian kecil, dan meminta tim-tim yang terlibat untuk menyediakan informasi penting dari bagian mereka masing-masing. Orang tersebut kemudian mengkoordinir jalannya informasi untuk dibuat menjadi sebuah dokumen anggaran. Orang lain yang terlibat sebaiknya merupakan anggota pengurus yang ahli di bidang keuangan – mereka bisa sering membantu dalam anggaran ketika staf belum merasa percaya diri untuk menyusun anggaran sendiri. Setelah anggaran selesai, satu salinan dokumen anggaran harus diberikan kepada staf agar mereka memahami kegiatan keuangan divisi mereka dan hubungan antara kegiatan mereka dengan keseluruhan organisasi.

Disarikan dari buku: Buklet Penganggaran (Buklet 3 dari 11 Seri Pengerahan Sumber Daya), Penulis: Nina Doyle, Halaman: 1-3.

Read More

Mengatur Resiko Internal Sebuah Laporan Keuangan

Mengatur resiko internal yang dihadapi LSM setiap harinya.

Di sini kita akan memikirkan bagaimana mengatur resiko internal yang dihadapi LSM setiap harinya. Mengatur resiko internal dapat dilakukan dengan serangkaian pengontrolan, pengecekkan dan pencocokkan yang apabila dilaksanakan dengan semestinya, akan mencegah terjadinya kerugian dan dapat mendeteksi kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan.

Kontrol sangat penting dalam melindungi orang-orang yang memegang urusan keuangan organisasi karena kontrol akan melenyapkan semua kecurigaan akan, maupun godaan untuk, ketidakjujuran.

Ada beberapa kategori yang berbeda dalam kontrol internal:

Pemberian Otorisasi

Dewan kehormatan menyerahkan otorisasi kepada CEO dalam menjalankan organisasi. Dalam organisasi yang besar dan sibuk sangatlah tidak praktis apabila hanya ada satu orang saja yang membuat semua keputusan dan memberi otorisasi atas semua transaksi. Karenanya, CEO selanjutnya akan memberi otorisasi kepada para staff untuk meringankan beban dan menjamin operasi berjalan dengan mulus apabila staff yang bertanggungjawab tidak hadir.

Dokumen Pemberian Otorisasi

Setiap organisasi sebaiknya membuat keputusan di awal tentang siapa mengerjakan apa di dalam prosedur keuangan. Apa yang telah diputuskan sebaiknya dicatat dalam dokumen pemberian otorisasi; dokumen ini bertujuan untuk memperjelas siapa yang memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan, melakukan pembayaran dan menandatangani dokumen hukum sebagai wakil dari organisasi sehingga tidak terjadi kebingungan mengenai masalah tanggung jawab.

Dokumen Pemberian Otorisasi sebaiknya berisi petunjuk untuk tugas-tugas seperti:

• Membuat dan memberi otorisasi/menyetujui/mensahkan pemesanan barang dan jasa
• Menandatangani cek
• Authorising staff expenses
• Memberi otorisasi/menyetujui/mensahkan pengeluaran staf
• Memegang uang masuk dan cek
• Akses ke brankas dan petty cash
• Mengecek dan memberi otorisasi/menyetujui/mensahkan catatan akuntansi
• Menandatangani berkas-berkas hukum

Dokumen Pemberian Otorisasi harus disetujui oleh dewan utama dan sebaiknya dikaji setiap tahunnya untuk memastikan apakah dokumen ini masih cocok diterapkan. Dokumen ini juga sebaiknya mengatur prosedur-prosedur pengalihan tugas yang perlu dilakukan apabila ada salah seorang personal inti yang absen. Pelanggaran prosedur pemberian otorisasi merupakan masalah serius dan harus ditangani dengan tepat.

Aturan dalam Pemberian Otorisasi

Ada beberapa aturan dasar yang harus ditinjau ketika membuat dokumen pemberian otorisasi:

• Tingkatan otorisasi yang paling rendah harus dijelaskan – sudah sewajarnya kalau orang-orang yang berada di tingkat manajemen yang lebih atas juga memiliki otorisasi yang mereka punyai.
• Tidak ada seorang pun yang boleh memberi otorisasi atas transaksi yang akan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat membuat setiap individu rentan terhadap tuduhan penyalahgunaan.
• Sub-ordinat tidak boleh memberi otorisasi atas pembayaran kepada manajer – tanggung jawab ini harus diserahkan pada jabatan yang lebih senior dalam struktur manajemen.

Semua batasan dan persyaratan dalam pemberian otorisasi harus dijelaskan secara jelas. Sebagai contoh seseorang diijinkan untuk melakukan pengeluaran sampai dengan jumlah tertentu, atau dalam kategori tertentu, atau asal tidak melebihi anggaran.

Mengatur resiko internal dapat dilakukan dengan serangkaian pengontrolan, pengecekkan dan pencocokkan yang apabila dilaksanakan dengan semestinya, akan mencegah terjadinya kerugian dan dapat mendeteksi kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan.

Pemisahan Tugas

Untuk melindungi siapa saja yang menjalankan prosedur dan untuk mencegah segala goidaan terjadinya penyalahgunaan dana maka harus ada pemisahan tugas dalam prosedur keuangan.

Sebagai contoh, tugas pemesanan barang, penerimaan barang, pemberian otorisasi pembayaran, pencatatan akun dan rekonsiliasi akun tidak boleh hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Selain dapat memperlemah kontrol keuangan hal ini juga akan memberikan tanggung jawab yang terlalu besar pada satu orang dan apabila orang tersebut pergi dari organisasi atau absen dalam waktu yang lama maka keuangan akan macet dan berhenti.

Oleh karena itu sebisa mungkin tugas-tugas yang ada dibagi diantara tim staf dan/atau komisi jika hanya ada satu atau dua orang dalam keanggotaan staf.

Prosedur Pembelian Barang

Prosedur pembelian barang berisi tentang langkah dan persyaratan yang harus diikuti oleh staf dalam mendapatkan barang dan jasa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.Prosedur ini adalah contoh utama dalam praktek pemisahan tugas.

Prosedur ini akan :

• Menerangkan proses dan tanggung jawab dalam pemesanan, penerimaan dan pembayaran barang dan jasa.
• Menjelaskan metode pemabayaran atau penerimaan mana yang harus digunakan ketika membeli suatu barang dan jasa yang berbeda-beda – sebagai contoh kapan saat yang tepat untuk menggunakan petty cash (biasanya jarang), transfer bank (honor karyawan) atau rekening pemasok (peralatan kantor, bensin);
• Menjelaskan kapan quotation dari pemasok diperlukan – contohnya diperlukan 2 quotation untuk semua pengeluaran di atas $100;
• Mencakup daftar kontraktor/pemasok yang telah disetujui, jika diperlukan.

Menandatangani Cek

Tiap-tiap organisasi harus memiliki sebuah panel beranggotakan beberapa orang/penandatangan sebagai pilihan ketika beberapa jumlah tanda tangan untuk memberi otorisasi diperlukan. Harus ada cukup orang yang dinomunasikan sebagai penandatangan supaya administrasi pemabayaran bisa berjalan dengan efisien. Nama-nama penandatangan harus ditinjau secara rutin dan diperbaharui jika ada di antara mereka yang meninggalkan organisasi.

Sudah sewajarnya untuk memiliki lebih dari satu tanda tangan dalam cek untuk menghindarkan dari penipuan. Jangan pernah meminta penanda tangan untuk emnandatangani cek kosong karena hal ini bertolak belakang dengan tujuan mengapa lebih dari satu tanda tangan dibutuhkan.

Mengecek dan Memberi Otorisasi Catatan Akuntansi

Kunci tanggung jawab dari manajer (CEO atau Pengatur Keuangan pada Organisasi yang lebih besar atau Bendahara pada Organisasi yang lebih kecil) adalah untuk mengecek dan memberi otorisasi atas catatan-catatan/laporan-laporan, penghitungan uang petty cash dan peninjauan pemesanan perlengkapan kantor, dari waktu ke waktu.

Artikel di atas merupakan penggalan Mango Handbook Manajemen Keuangan LSMterjemahan dari buku Mango Course Handbook, Practical Financial Management for NGOs.

Selengkapnya kedua file tersebut dapat diunduh pada halaman Download, kategori Manajemen Keuangan, di sini, atau pada website resmi Mango.

Read More